Kiev – Dua tahun setelah pasukan dan tank Rusia menyerbu Ukraina pada Februari 2022, semangat patriotik yang menginspirasi puluhan ribu warga Ukraina untuk mendaftar di militer, baik sebagai pasukan tempur maupun relawan, kini dihadapkan pada tantangan serius.
Meskipun berhasil menggagalkan serangan awal Rusia dan menghalangi rencana Kremlin untuk menjatuhkan pemerintah Ukraina, kini pemimpin militer harus berhadapan dengan meningkatnya ketidakpuasan dan penolakan untuk mendaftar di militer.
Perubahan suasana hati ini mencuat dalam perdebatan sengit terkait RUU mobilisasi militer baru yang diusulkan di Parlemen pada Desember 2023. RUU tersebut, yang awalnya bertujuan untuk memobilisasi hingga 500.000 tentara, segera ditarik kembali untuk direvisi setelah menuai kritik tajam dari masyarakat.
RUU ini memunculkan ketidakpuasan karena dianggap sebagai potensi sarang korupsi dan tindakan yang semakin agresif. Beberapa anggota parlemen menyuarakan kekhawatiran tentang beberapa ketentuannya, termasuk pelarangan bagi mereka yang menghindar dari wajib militer untuk membeli properti, yang dianggap melanggar hak asasi manusia.
Salah satu poin yang paling kontroversial dari RUU ini adalah isu mobilisasi massal yang sangat sensitif. Beberapa langkah dalam RUU tersebut dianggap sebagai pembuka jalan bagi mobilisasi besar-besaran, suatu langkah yang diakui oleh pejabat militer baru-baru ini sebagai kebutuhan untuk mengganti kerugian di medan perang dan menghadapi pertempuran sengit setidaknya satu tahun ke depan.
Meskipun demikian, langkah-langkah ini menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat Ukraina yang khawatir bahwa mobilisasi massal dapat memicu ketegangan sosial. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, tampak enggan untuk segera memberlakukan pemanggilan besar-besaran, meminta pemerintah dan militer untuk menyusun argumen yang lebih kuat mendukung langkah ini.
“Saya belum melihat detail yang cukup jelas untuk mengatakan bahwa kita perlu melakukan mobilisasi setengah juta orang,” ujar Zelenskyy dalam wawancara dengan saluran berita Inggris Channel 4, menunjukkan kehati-hatian pemerintahanannya dalam menghadapi isu sensitif ini.
