Dhaka, 19 Juli 2024 – Bangladesh dilanda kerusuhan besar sejak awal pekan ini, mengakibatkan 32 warga tewas. Massa yang mengamuk membakar gedung-gedung pemerintahan dan kantor polisi pada Jumat (19/7), memperparah kondisi di ibu kota Dhaka dan setengah dari hampir seluruh distrik di negara Asia Selatan ini.
Kerusuhan dipicu oleh kebijakan kontroversial pemerintah yang memberikan 30 persen kuota pekerjaan di pemerintahan kepada keluarga veteran perang pemisahan diri dari Pakistan pada 1971. Kritikus pemerintahan, pemuda, dan berbagai kelompok masyarakat menuntut penghentian kebijakan tersebut. Mereka menganggap kebijakan ini diskriminatif dan hanya menguntungkan pendukung partai penguasa, Partai Liga Awami yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sheik Hasina.
Para demonstran menuntut perekrutan kerja berdasarkan prestasi, bukan kuota. Angka pengangguran yang tinggi di Bangladesh, terutama di kalangan pemuda, menjadi salah satu pemicu utama ketidakpuasan terhadap kebijakan ini.
Otoritas Bangladesh telah memutus akses internet dalam upaya mengendalikan situasi. Aparat keamanan juga siap mengambil tindakan tegas jika massa terus bertindak anarkistis.
“Kebijakan kuota ini memang sangat kontroversial, terutama karena sebagian besar pekerjaan yang diberikan berada di sektor keamanan yang bergaji tinggi,” ujar salah satu kritikus pemerintah.
Kebijakan ini semakin menuai kontroversi karena yang mendapatkan pekerjaan dari kebijakan kuota adalah elite politik, termasuk Perdana Menteri Hasina sendiri, yang merupakan anak dari bapak pendiri Bangladesh modern, Sheikh Majibur Rahman, yang dibunuh pada 1975.
Menurut Bank Dunia, meskipun Bangladesh di bawah kepemimpinan Hasina menunjukkan penguatan ekonomi, negara ini menjadi salah satu yang paling lambat pulih ekonominya pascapandemi.
Dengan ketegangan yang terus meningkat dan banyaknya korban jiwa, masa depan stabilitas Bangladesh kini berada di ujung tanduk. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meredakan situasi dan mendengarkan tuntutan rakyat demi menghindari kerusuhan lebih lanjut.
