Presiden AS terpilih, Donald Trump, mengumumkan penunjukan Pete Hegseth, pembawa acara Fox News dan veteran Angkatan Darat AS, sebagai Menteri Pertahanan di kabinetnya yang akan datang. Trump menyatakan keyakinannya terhadap Hegseth sebagai sosok yang akan memperkuat militer AS dan mempertahankan kepentingan negara.
“Dengan Pete di pucuk pimpinan, musuh-musuh Amerika harus waspada. Militer kita akan menjadi hebat kembali, dan Amerika tidak akan pernah mundur,” ujar Trump dalam pernyataannya, dikutip dari AFP.
Pete Hegseth dikenal sebagai tokoh publik dan veteran dengan pengalaman militer yang panjang, termasuk bertugas di Afghanistan dan Irak. Sebelumnya, Hegseth pernah menjabat sebagai penasihat informal bagi Trump, baik saat Trump masih menjabat sebagai presiden maupun setelahnya.
Meski sempat dipertimbangkan untuk posisi di kabinet pada masa jabatan pertama Trump, Hegseth akhirnya tidak terpilih. Namun, kali ini Trump memilihnya secara langsung sebagai pemimpin Departemen Pertahanan. “Pete telah menghabiskan seluruh hidupnya sebagai prajurit untuk Tentara, dan untuk Negara. Pete tangguh, cerdas, dan benar-benar percaya pada prinsip ‘America First’,” tambah Trump.
Sebelumnya, Mike Waltz dari Florida juga sempat dikabarkan sebagai kandidat untuk posisi Menteri Pertahanan, tetapi akhirnya Trump mengalihkannya untuk menjadi penasihat keamanan nasional.
Selain Hegseth, Trump juga mengumumkan penunjukan CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah AS. Musk akan bekerja bersama pengusaha Vivek Ramaswamy dalam upaya restrukturisasi pemerintahan.
“Bersama-sama, kedua orang Amerika yang luar biasa ini akan membuka jalan bagi pemerintahan saya untuk membongkar birokrasi pemerintah, memangkas peraturan yang berlebihan, memangkas pengeluaran yang sia-sia, dan merestrukturisasi badan-badan federal yang penting bagi Gerakan ‘Save America’,” jelas Trump dalam pernyataan resminya.
Penunjukan ini menandakan langkah awal pemerintahan Trump untuk mengutamakan efisiensi dan ketangguhan, serta fokus pada prinsip “America First” dalam kebijakan-kebijakannya.
