Jakarta – Calon Presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, mengomentari isu kontroversial terkait penggunaan bantuan sosial (bansos) sebagai alat kampanye dengan menempelkan stiker salah satu pasangan calon saat pembagian.
Anies menganggap masalah ini sebagai isu etika yang harus dijaga dengan baik. Dalam pernyataannya kepada wartawan di kediaman Ketua Tim Pemenang Daerah (TPD) Provinsi Maluku Utara, Achmad Hatari, pada Jumat (26/1), Anies menegaskan pentingnya etika dalam menggunakan bansos.
“Terkait pelabelan ini soal etika. Etika itu harus dijaga dan saya beri contoh, kami betugas di Jakarta, ketika kami beri bansos dan bansos itu ditulis tegas didanai APBD,” kata Anies.
Anies menjelaskan bahwa bansos yang dibagikan bukan berasal dari pihak yang memiliki kewenangan tertentu, melainkan dari uang pajak yang dialokasikan untuk program bantuan sosial. Ia menegaskan bahwa klaim bahwa bansos tersebut berasal dari individu atau kelompok tertentu, serta digunakan untuk kepentingan politisasi, tidaklah pantas.
“Saya rasa rakyat Indonesia semakin hari makin cerdas, jadi hormati kecerdasan rakyat dengan menyampaikan informasi yang benar karena informasi palsu seperti merendahkan daya tangkap rakyat,” tegas Anies.
Anies juga menekankan kepercayaannya pada kecerdasan rakyat Indonesia, yang mampu memahami dan menilai informasi yang disampaikan. Ia mengajak untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya, terutama terkait dengan bansos yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Rakyat kita cerdas dan bisa menangkap (informasi) sampaikan apa adanya, ini adalah bansos dibiayai APBN bukan dibiayai seseorang dan bila diakui dibiayai seseorang maka koreksi ramai-ramai,” tambah Anies.
Pernyataan Anies ini mencerminkan upayanya dalam memastikan penggunaan bansos tetap sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku, serta mencegah penggunaannya sebagai alat politik yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat.
