PEMATANGSIANTAR – Ketua Kelompok DPD di MPR RI asal Sumatera Utara, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., MSP., MH., menegaskan bahwa ancaman terhadap kedaulatan bangsa saat ini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan kerusakan moral dan ekonomi akibat kejahatan digital. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Daerah Pemilihan sekaligus Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kota Pematangsiantar, Sabtu (13/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor PD Al Washliyah Pematangsiantar, Jl. Rajamin Purba, Kecamatan Siantar Sitalasari ini digelar bersamaan dengan diskusi publik dan pelantikan Pengurus Daerah, Majelis, serta Lembaga Al Jam’iyatul Washliyah Kota Pematangsiantar. Acara ini dihadiri secara antusias oleh lebih dari 150 peserta.
Dalam pemaparannya, Dedi Iskandar menyoroti maraknya fenomena judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang tengah merusak sendi-sendi perekonomian keluarga di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Menurutnya, Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—harus ditarik ke dalam konteks solusi masalah riil ini.
“Hari ini kita melihat banyak ruang keluarga hancur karena judi online dan jeratan pinjol ilegal. Ini bukan lagi sekadar masalah kriminal biasa, tapi ini adalah ancaman nyata terhadap ketahanan sosial bangsa kita. Sila pertama dan kedua Pancasila menuntut kita untuk memiliki benteng moral yang kuat agar tidak terjebak dalam lingkaran setan digital ini,” ujar Dedi Iskandar di hadapan ratusan kader.
Beliau menambahkan bahwa pengurus Al Washliyah yang baru dilantik memiliki tanggung jawab moral untuk mengedukasi umat agar melek literasi keuangan dan digital.
“Al Washliyah dari tingkat daerah hingga majelis harus hadir sebagai penyejuk sekaligus benteng pertahanan. Konstitusi kita, UUD 1945, mengamanatkan perlindungan bagi segenap bangsa. Melindungi warga dari kemiskinan struktural akibat kejahatan siber adalah bentuk pengamalan konstitusi yang paling konkret saat ini,” tegas Senator tersebut.
Sesi penyerapan aspirasi berlangsung dinamis saat para peserta menyampaikan keluhan mengenai sulitnya lapangan kerja bagi generasi muda (Gen Z) serta tingginya harga kebutuhan pokok. Menanggapi hal itu, Dedi berjanji akan membawa suara dari Pematangsiantar ini ke tingkat pusat.
“Aspirasi Bapak dan Ibu sekalian mengenai keadilan ekonomi akan saya kawal di parlemen. Kita tidak bisa bicara Indonesia Emas jika anak-anak muda kita di daerah kesulitan mencari nafkah yang halal dan akhirnya terjebak pada jalan pintas digital yang merusak,” tambahnya.
Dedi juga berharap struktur Majelis dan Lembaga Al Washliyah Pematangsiantar yang baru dilantik segera menyusun program kerja kreatif berbasis pemberdayaan ekonomi umat dan UMKM.
“Pelantikan ini adalah awal perjuangan. Jadikan kantor Al Washliyah ini sebagai pusat solusi, tempat anak muda belajar wirausaha, dan tempat masyarakat mengadu. Jika organisasi keagamaan aktif bergerak, maka pilar NKRI di daerah akan semakin kokoh dan mandiri,” pungkas Dedi Iskandar.