JAKARTA – Setelah hasil hitung cepat Pilpres 2024 menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul, sejumlah pengamat mulai menyoroti kemungkinan perpecahan aliansi ini. Mereka mengendus hawa kemungkinan perpecahan setelah melihat pola perkawinan dua “dinasti” yang diwakili Prabowo dan Gibran, putra kandung Presiden Joko Widodo.
Menurut para pengamat, pola ini mirip dengan penyatuan dua dinasti di Filipina, yaitu antara Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr dan wakilnya, Sara Duterte, putri mantan presiden Rodrigo Duterte.
Pola perkawinan dua dinasti ini menciptakan kekhawatiran terkait stabilitas dan arah politik di Indonesia. Prabowo dan Bongbong selama ini telah memicu kontroversi karena keterlibatan keluarga mereka dalam kediktatoran, yang mencakup warisan dari privilégé, jabatan, kekayaan, hingga sifat otoriter.
Prabowo, sebagai mantan menantu diktator Soeharto, memiliki rekam jejak yang kontroversial, termasuk dituduh terlibat dalam penculikan aktivis pada masa Orde Baru. Sementara itu, Bongbong, sebagai putra dari diktator Ferdinand Marcos di Filipina, memiliki sejarah kontroversial terkait posisi strategis dan kasus korupsi.
Kedua tokoh ini, setelah mengalami periode “pengasingan” di luar negeri, kembali ke dunia politik dan memendam ambisi untuk menduduki kursi kepresidenan. Namun, pengamat menyoroti bahwa sifat otoriter dan rekam jejak keluarga yang kontroversial dapat menjadi tantangan serius bagi demokrasi di Indonesia.
Pengamat politik mengingatkan bahwa dinamika politik di Filipina, khususnya konflik antara Bongbong Marcos dan keluarga Duterte, dapat memberikan peringatan tentang potensi perpecahan aliansi politik di Indonesia. Perubahan konstitusi yang diinginkan oleh Bongbong Marcos di Filipina, yang akhirnya memicu perselisihan, menciptakan ketidakstabilan dan memicu keretakan dalam aliansi politik.
Kemiripan dengan situasi di Filipina ini menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas politik dan arah demokrasi di Indonesia, terutama jika perpecahan dalam aliansi Prabowo-Gibran terjadi setelah hasil pemilihan resmi diumumkan.
