Desas-desus mengenai rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto semakin mendekati kenyataan. Hal ini ditandai dengan pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Mahari yang menyinggung kemungkinan rekonsiliasi antara koalisi Ganjar-Mahfud dengan koalisi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
“Insha Allah,” ujar Puan saat ditanya tentang rencana pertemuan Megawati-Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 28 Maret 2024.
Meskipun demikian, Puan tidak membahas secara detail rencana PDIP ke depan, termasuk kemungkinan partainya akan diajak bergabung dalam pemerintahan Prabowo seperti saat Prabowo diajak bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya juga menyatakan bahwa Megawati tidak memiliki masalah bertemu dengan Prabowo. Namun, pertemuan itu baru dapat dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Ganjar-Mahfud.
Namun, isu pertemuan Mega-Prabowo telah memunculkan spekulasi tentang masa depan hak angket dugaan kecurangan pemilu yang pernah didorong oleh Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Ganjar menilai terjadi situasi anomali di Pemilu 2024 dan mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.
Namun, semangat untuk menggulirkan hak angket tersebut kian redup. Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan pihaknya akan mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 jika memenuhi syarat.
Puan Maharani, Ketua DPR dan Ketua PDIP, menyatakan bahwa pengguliran hak angket tersebut membutuhkan dukungan politik. Namun, belum ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDIP di DPR mengenai hal ini.
Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, mengatakan pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo di NasDem Tower merupakan sinyal bergabungnya NasDem ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mungkin akan memengaruhi nasib hak angket tersebut.
